Saat ini kita telah memasuki bulan ke-dua di Tahun 2021. Tentunya, para Pelaku Pengadaan khususnya Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan persiapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbagai langkah strategis dan upaya mitigasi risiko telah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu pada tahapan perencanaan pengadaan. Untuk itu, penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen sebaiknya tidak terikat tahun anggaran karena salah satu tugas pokok dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah menyusun perencanaan pengadaan. Lantas, bagaimana dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang baru ditunjuk atau di-SK-kan di awal tahun anggaran? Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada tahap persiapan pengadaan? Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.” Artinya, pada saat dilakukan proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pada tahun anggaran sebelumnya, maka kegiatan pengadaan barang/jasa sudah dimulai. Tahap ini dikenal dengan “Tahapan Perencanaan Pengadaan”, sehingga semestinya Pejabat Pembuat Komitmen sudah bekerja sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu dimulai pada tahap perencanaan pengadaan. Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa “Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.” Ruang lingkup dari perencanaan pengadaan yang diatur dalam peraturan tersebut, meliputi penyusunan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan Rencana Umum Pengadaan RUP. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terlibat aktif di dalam tahap perencanaan pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan dalam menyusun perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan, sesuai kebutuhan unit kerjanya. Tahap perencanaan pengadaan itu sendiri dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Perencanaan pengadaan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga RKA K/L dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah RKA Perangkat Daerah. Untuk perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, prosesnya dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Sedangkan untuk perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS. Kegiatan perencanaan pengadaan itu sendiri, terdiri atas perencanaan pengadaan melalui swakelola dan/atau perencanaan pengadaan melalui Penyedia. Apabila pengadaan tersebut dilakukan melalui swakelola, maka tahapan perencanaan pengadaan yang dilakukan meliputi penetapan tipe swakelola; penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kegiatan KAK; dan penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya RAB. Pada tahap perencanaan swakelola, penetapan tipe swakelola sudah harus dilakukan dan disesuaikan dengan Pelaksana swakelola, apakah itu swakelola tipe I, yaitu apabila kegiatan swakelola tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; swakelola tipe II, apabila kegiatan swakelola tersebut direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain Pelaksana swakelola; swakelola tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana swakelola; atau swakelola tipe IV, yakni swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana swakelola. Apabila kegiatan perencanaan pengadaan dilakukan melalui Penyedia, maka tahap-tahap yang dilewati meliputi kegiatan penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja KAK; penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya RAB; pemaketan pengadaan barang/jasa; konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan biaya pendukung. Setelah dokumen perencanaan pengadaan selesai disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat segera melakukan penetapan perencanaan pengadaan sebagai dasar dalam mempersiapkan proses pengadaaan barang/jasa selanjutnya, yaitu tahapan persiapan pengadaan barang/jasa. Pada tahap persiapan pengadaan inilah dokumen rancangan kontrak disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Bagaimana Cara Mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola? Sebelum melangkah ke tahapan persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, Pejabat Pembuat Komitmen harus terlebih dahulu memastikan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat nota kesepahaman dengan Pelaksana swakelola sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat nota kesepahaman dengan Pelaksana swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut pada swakelola tipe II, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penanggung jawab anggaran menandatangani nota kesepahaman dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain; pada swakelola tipe III, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penanggung jawab anggaran dapat menandatangani nota kesepahaman dengan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan; dan pada swakelola tipe IV, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penanggung jawab anggaran dapat menandatangani nota kesepahaman dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat; sedangkan pada swakelola tipe I, nota kesepahaman tidak dibutuhkan. Tahap persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dimulai dengan kegiatan penetapan sasaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dilanjutkan dengan penetapan Penyelenggara swakelola. Dalam penetapan Penyelenggara swakelola, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu untuk swakelola tipe I, Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penanggung jawab anggaran; untuk swakelola tipe II, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penanggung jawab anggaran, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain Pelaksana swakelola; untuk swakelola tipe III, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penanggung jawab anggaran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana swakelola; dan untuk swakelola tipe IV, Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana swakelola. Setelah Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat segera menetapkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan, dan/atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah. Tenaga ahli/pegawai dari unit kerja lain hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan swakelola tipe I, dengan ketentuan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana. Adapun pembayaran honorarium tenaga ahli dapat dilakukan dengan bukti transaksi berupa kwitansi atau bentuk kontrak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kegiatan swakelola tersebut membutuhkan barang/jasa melalui penyedia; seperti sewa alat atau pembelian bahan tertentu, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib mempertimbangkan metode pemilihan penyedia yang akan dilakukan, apakah melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, ataupun tender. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan dapat dilakukan pembelian langsung ke toko dengan menggunakan bentuk kontrak berupa bukti pembelian/pembayaran. Apabila nilai dari barang/jasa lainnya tersebut sampai dengan maka kwitansi dapat dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran. Namun apabila nilai dari barang/jasa lainnya tersebut di atas sampai maka pilihan bentuk kontrak yang tepat dalah Surat Perintah Kerja SPK dan jika barang/jasa lainnya tersebut bernilai paling sedikit di atas maka digunakan bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian. Perlu diingat bahwa dalam proses pemilihan penyedia, yang berwenang melakukan pemilihan penyedia tersebut adalah Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, tidak terkecuali untuk pemilihan penyedia dalam kegiatan swakelola. Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan KAK dengan menampilkan sub kegiatan/sub output dan keluaran/output yang ingin dicapai. Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Persiapan swakelola tipe II dan tipe III menyusun rancangan kontrak swakelola dengan Tim Pelaksana swakelola dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain atau Organisasi Kemasyarakatan. Rancangan kontrak swakelola paling sedikit memuat tentang para pihak; barang/jasa yang akan dihasilkan; nilai pekerjaan; jangka waktu pelaksanaan; dan hak dan kewajiban para pihak. Untuk lebih jelasnya, tahapan persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini Gambar 1. Bagan Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Bagaimana Cara Mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia? Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan persiapan pengadaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ini meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja KAK; Penetapan Harga Perkiraan Sendiri HPS; Penetapan rancangan kontrak; dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. Pada tahapan persiapan pengadaan inilah Pejabat Pembuat Komitmen melakukan identifikasi, apakah barang/jasa yang akan diadakan tersebut masuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, atau termasuk pengadaan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, pengadaan barang/jasa di luar negeri, pengadaan barang/jasa yang masuk dalam pengecualian, penelitian, atau tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, sebagaimana yang diatur dengan peraturan tersendiri, di antaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan persiapan pengadaan, harus berpedoman pada dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tentunya berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Tahap persiapan pengadaan tersebut meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK; penetapan spesifikasi teknis/KAK; penyusunan dan penetapan HPS; dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak. Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dapat dilihat dalam bagan alur berikut Gambar 2. Bagan Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Sumber Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan persiapan pengadaan melalui Penyedia dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE versi apabila tersedia. Demikian. Semoga bermanfaat. Referensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2o2o tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2o17 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat; Buku Informasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-2018.

Pengadaan bahan merupakan kegiatan pengadaan material yang diperlukan oleh proyek dengan tujuan untuk memastikan material yang diadakan sesuai dengan jumlah, waktu kebutuhan, dan spesifikasi yang diminta. Dalam proyek Pondok Indah Residences, pengadaan material dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu diadakan melalui Departemen Logistik dan diadakan sendiri oleh proyek. Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan material di proyek Pondok Indah Residences adalah proses negosiasi antara kontraktor utama dan sub-kontraktor. Apabila negosiasi yang dilakukan terlalu banyak akan berdampak pada keputusan yang tidak tegas dan material yang diterima tidak tepat waktu. 1. Pengadaan Material melalui Departemen Logistik Pengadaan material melalui Departemen Logistik dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini 1. Persiapan Tender Untuk melakukan tender, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain  Menetapkan schedule tender untuk aanwijzing dan penunjukan.  Mencari dan memilih calon peserta tender.  Menyiapkan dokumen tender lingkup pengadaan dan spesifikasinya. 2. Permintaan Material Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya Site Manager membuat surat permintaan material SPR dan ditandatangani oleh Site Manager, Commercial Manager, dan Project Manager. 3. Seleksi Calon Peserta Tender Dalam menyeleksi calon peserta tender, hal-hal yang dilakukan oleh PT. Total Bangun Persada adalah sebagai berikut  Mencari calon supplier dengan spesialisasi yang sesuai dengan pengadaan material yang dibutuhkan dan memiliki kesanggupan produksi dan delivery. Wibi Afifatul Zahro 15012070 Ulfa Nabila 15012098  Melakukan konsolidasi dalam tim untuk membahas spesifikasi, BoQ, dan lingkup pekerjaan.  Diusahakan lebih dari satu peserta yang dicari dari daftar rekanan atau supplier baru. PT. Total Bangun Persada melakukan seleksi terhadap 3 calon supplier. 4. Usulan Peserta Tender Setelah menyeleksi calon supplier melalui daftar rekanan, nama-nama supplier yang dipilih diajukan untuk meminta persetujuan Direksi. Dalam pengajuan nama-nama tersebut, disertakan pula kelengkapan dokumen tender. 5. Undangan Aanwijzing Tender PT. Total Bangun Persada membuat dan mengirim undangan ke calon peserta yang telah disetujui Direksi. 6. Aanwijzing Tender Aanwijzing dilakukan dengan proses sebagai berikut  Menjelaskan persyaratan tender yang diminta.  Persyaratan teknis material yang dibutuhkan.  Meminta penawaran sesuai aanwijzing.  Membuat Berita Acara dan Daftar Hadir. 7. Evaluasi Harga Penawaran Setelah peserta tender mengajukan penawaran, penawaran tender yang sudah lengkap diterima dibuka bersama-sama. Penawaran tiap peserta tersebut diperiksa isi dan kondisi-kondisiya lalu dibandingkan dengan dokumen tender dan Berita Acara Aanwijzing. Kemudian akan dibuat daftar perbandingan harga disertai dengan analisa atau evaluasi. 8. Klarifikasi dan Negosiasi Klarifikasi dan negosiasi bertujuan untuk memastikan kebenaran jenis, spek, jumlah, satuan, harga pengiriman, dan kondisi lainnya. Klarifikasi dan negosiasi hanya dilakukan terhadap supplier yang paling sanggup untuk mengusahakan harga terbaik dan kompetitif. Dalam proses ini juga dibuat Berita Acara dan Daftar Hadir. 9. Usulan Pemenang Tender Apabila proses negosiasi telah selesai maka akan disusun evaluasi final dan pengusulan nama supplier yang paling memenuhi syarat dengan harga yang paling kompetitif. Evaluasi final ini diperiksa terlebih dahulu oleh Departemen Head Logistik sebelum diserahkan kepada Tim Tender. Wibi Afifatul Zahro 15012070 Ulfa Nabila 15012098 Pemenang Tender Penetapan pemenang tender diawali dengan pemeriksaan evaluasi oleh Tim Tender. Kemudian supplier pemenang tender ditetapkan berdasarkan kesanggupan dan harga terbaik. Penetapan tersebut diikuti dengan pemberian Syarat Administrasi dan Syarat Teknis kepada supplier yang ditunjuk. Kontrak Kontrak harus memuat jelas dan terinci semua ketentuan tender, lingkup pengadaan, spesifikasi, harga, dan kondisinya. Kontrak ditandatangani oleh Direksi PT. Total Bangun Persada dan supplier. Material Setelah proses pembuatan kontrak selesai, pengadaan material dilakukan dengan tahap berikut ini  Kedatangan material yang sudah dipesan dipastikan oleh Logistik agar sesuai dengan jadwal.  Apabila barang sudah datang, selanjutnya barang akan disimpan di dalam gudang yang berada di bawah General Affair GA.  Gudang memastikan volume dan jumlah barang sesuai dengan pesanan. Jika sesuai dengan pesanan maka gudang mengeluarkan surat penerimaan material. Supplier Pembayaran supplier dilakukan setelah ada surat penerimaan material SPN dari gudang melalui Logistik Buyer. Material Pendistribusian material dilakukan di gudang berdasarkan keterangan dari pelaksana. 2. Pengadaan Material oleh Proyek Pengadaan material yang dilakukan oleh proyek mengikuti tahap-tahap berikut ini 1. Rencana Pengadaan Material Pengadaan material oleh proyek diawali dengan pembuatan Rencana Pengadaan Material dan meminta persetujuan PM. 2. Approval Material Setelah mendapat persetujuan PM, proyek mengajukan contoh material ke Pelanggan untuk persetujuan. Wibi Afifatul Zahro 15012070 Ulfa Nabila 15012098 Seleksi calon peserta dilakukan berdasarkan daftar rekanan LOG/BD Bank Data Logistik. Untuk pembelian material dibutuhkan minimal 3 peserta tender untuk mendapatkan harga yang kompetitif. 4. Evaluasi Sistem Manajemen Untuk supplier yang belum termasuk daftar rekanan dilakukan evaluasi sistem manajemennya. 5. Undangan PT. Total Bangun Persada membuat dan mengirim undangan ke calon peserta yang lolos seleksi. 6. Evaluasi Evaluasi dilakukan dengan klarifikasi atau negosiasi. Proses tersebut dilakukan berulang hingga diperoleh harga yang layak. 7. Daftar Perbandingan Harga Setelah didapatkan supplier dengan harga yang layak, dibuat Daftar Perbandingan Harga dan meminta persetujuan PM untuk keputusan pemenang. 8. Dokumentasi PT. Total Bangun Persada membuat Surat Perintah Kerja Proyek dan/atau Kontrak. SPK Proyek dan/atau Kontrak didistribusikan ke logistik pusat, sub-kontraktor, dan arsip proyek. 9. Surat Pesanan PT. Total Bangun Persada membuat Surat Pesanan. Surat pesanan tersebut didistribusikan ke logistik pusat, supplier, dan arsip proyek. Prosedur Pengadaan Peralatan Peralatan yang dimaksud adalah peralatan pekerjaan konstruksi di lapangan. Penggunaan peralatan yang tepat akan mendukung tercapainya ketepatan waktu dan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan. Pengadaan alat di proyek Pondok Indah Residences dilaksanakan oleh bagian Mekanik. Prosedur pengadaan alat tersebut adalah sebagai berikut 1. Mekanik membuat rencana pengadaan alat sesuai dengan pekerjaan di lapangan. 2. Mekanik mengisi form permintaan alat yang memuat jenis alat, spesifikasi, jumlah, tanggal penerimaan pesanan, dan rencana pemakaian alat. 3. Form permintaan alat ditandatangani oleh Project Manager untuk selanjutnya diserahkan ke kantor pusat PT. Total Bangun Persada. Wibi Afifatul Zahro 15012070 Ulfa Nabila 15012098 4. Setelah kantor pusat PT. Total Bangun Persada menerima form permintaan alat yang diajukan oleh proyek maka kantor pusat akan mengadakan alat yang diperlukan oleh proyek. 5. Apabila alat yang diperlukan oleh proyek masih tersedia di kantor pusat maka alat tersebut yang digunakan. Akan tetapi, jika alat yang diperlukan tidak tersedia di kantor pusat maka kantor pusat akan melakukan penyewaan alat ke pihak lain. 6. Setelah alat kerja tiba di lokasi proyek, bagian Peralatan bertugas menerima dan mengontrol kondisi alat. Berikut ini adalah alat-alat yang disewa dari PT. Total Bangun Persada untuk pembangunan Pondok Indah Resindences Tabel Daftar Alat yang Disewa dari PT. Total Bangun Persada No. Nama Alat Jumlah 1 Bar Cutter 5 2 Bar Bender 7 3 Bucket Cor 8 4 Bucket Tanah 7 5 Compressor 3 6 Concrete Pump 1 7 Genset Man 1 8 Genset Parkins 1 9 Passenger Hoist 1 10 Placing Boom 2 11 Pompa Submersible 12 12 Internal Vibrator 11 13 Jet Whaser 2 14 Jet Cleanser 2 15 Scaffolding 1 16 Tower Crane 6 17 Mesin Vibrator 8 Wibi Afifatul Zahro 15012070 Ulfa Nabila 15012098 Tabel Daftar Alat yang Disewa dari Luar PT. Total Bangun Persada No. Nama Alat Jumlah Kepemilikan 1 Bar Cutter 5 PT. BPP 2 Bar Bander 5 PT. BPP 3 Beton Lift 25 PT. Dharma Tech 4 Compressor 3 PT. BPP 5 Genset Man 1 PT. BPP 6 Mobil Crane 2 TT. CMKM 7 Pompa Submersible 1 PT. BPP 8 Mesin Vibrator 9 PT. Winata 9 Selang Vibrator 26 PT. Winata 10 Selang Vibrator 18 PT. Garuda Untuk menunjang kelancaran dalam pengoperasian alat dilakukan inspeksi terhadap alat yang digunakan. Inspeksi atau checklist alat dilakukan 2 minggu sekali oleh Tim Peralatan. Penilaian dilakukan dengan skala 1 sampai 4 dengan skala 1 merupakan kondisi terburuk. Selain itu, setiap 3 bulan juga diadakan inspeksi alat oleh pihak eksternal atau pemilik alat. Kendala yang biasa dihadapi proyek dalam pengadaan alat adalah kedatangan alat yang tidak sesuai jadwal. Untuk meminimalisasi keterlambatan kedatangan alat, dibuat schedule alat yang terdiri dari waktu rencana dan waktu aktualisasi. Jadwal pengadaan alat proyek Pondok Indah Residences dibuat perminggu. Contoh schedule alat yang dikeluarkan oleh Bangun Persada dapat dilihat di dalam Lampiran. Prosedur Pengadaan Tenaga Kerja Tenaga kerja merupakan hal yang mutlak dalam suatu proyek. Tenaga kerja ditempatkan sesuai dengan jumlah dan kemampuan masing-masing untuk menunjang tercapainya keefektifan dan efisiensi suatu pekerjaan. Di dalam proyek Pondok Indah Residences terdapat beberapa jenis tenaga kerja, yaitu staff PT. Total Bangun Persada, pekerja struktur, pekerja finishing, dan pekerja ME. Untuk memudahkan koordinasi dan mengidentifikasi setiap tenaga kerja di lapangan, PT. Total Bangun Persada membedakan setiap tenaga kerja dengan warna rompi dan helm yang digunakan. Selain itu, untuk tenaga kerja tertentu, Wibi Afifatul Zahro 15012070 Ulfa Nabila 15012098 seperti mandor dan staff PT. Total Bangun Persada, dilengkapi dengan handy talky yang siap digunakan di lapangan. Tabel Identifikasi Tenaga Kerja Proyek Pondok Indah Residences Jenis Pekerjaan Warna Helm Warna Rompi Staff PT. Total Bangun Persada Putih Kuning Stabilo Pekerja Struktur Kuning Orange Pekerja Finishing Biru Orange Pekerja ME Hijau Orange Pengadaan pekerja di lapangan dilakukan oleh PT. Total Bangun Persada dan sub-kontraktor yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pekerja berada di bawah pimpinan mandor secara langsung. Pekerja termasuk mandor yang berasal dari PT. Total Bangun Persada terdapat di beberapa pekerjaan seperti pengecoran, pembesian Tower 1, dan sebagian pekerjaan bekisting. Pada saat ini, terdapat 7 mandor yang mengepalai para pekerja, yaitu mandor cor, mandor besi, mandor bobok, mandor dewatering, mandor sarana, mandor stek dan chemical anchor, serta mandor alas. Pembayaran upah pekerja diberikan langsung oleh mandor. Mandor mendapat upah dari PT. Total Bangun Persada secara borongan, sedangkan upah yang diberikan kepada pekerja berupa upah harian. Dalam pelaksanaannya tidak ada masalah yang berarti mengenai pengadaan tenaga kerja. Dengan dilakukan monitoring tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja tercapai sesuai dengan schedule rencana pelaksanaan pekerjaan. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan juga tidak banyak keluhan dari pekerja. Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh PT. Total Bangun Persada dirasa cukup nyaman bagi pekerja untuk bekerja. Di lokasi proyek Pondok Indah Residences disediakan kantin dan toilet bagi para pekerja. Pekerja juga diberi fasilitas berupa bedeng yang terletak di Jalan Simatupang. Lokasi bedeng letaknya cukup jauh dari proyek Pondok Indah Residences. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya lokasi yang cukup luas di area dekat proyek. Namun, agar produktivitas tenaga kerja tetap tercapai, PT. Total Bangun Persada menyediakan feeder bus untuk antar-jemput pekerja dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, meskipun lokasi bedeng yang jauh dari proyek, pekerja tetap bisa datang tepat waktu. Wibi Afifatul Zahro 15012070 Ulfa Nabila 15012098 Untuk menangani masalah pemahaman pekerja mengenai metode pelaksanaan, dilakukan pelatihan rutin setiap 2 minggu sekali dan pelatihan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini beberapa dokumentasi pelatihan pekerja  Pelatihan Pekerjaan Bekisting Horizontal dan Vertikal Gambar Pelatihan Pekerjaan Bekisting Horizontal dan Vertikal  Pelatihan Pekerjaan Pengecoran Lantai dan Kolom Gambar Pelatihan Pekerjaan Pengecoran Lantai dan Kolom

Pengembanganbahan pustaka buku meliputi dua proses yaitu pemilihan dan pengadaan bahan pustaka. 1. Pemilihan bahan pustaka Pemilihan bahan pustaka di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY yaitu pemilihan yang berasal usulan pemustaka dan hasil dari pemilihan di katalog penerbit.

Pembahasan Lengkap Manajemen Persediaan Bahan Baku Persediaan bahan mentah atau raw material adalah total biaya dari semua bahan baku yang Anda miliki dalam persediaan, tetapi belum digunakan dalam produksi. Pada artikel kita akan membahas panduan manajemen persediaan bahan baku untuk produsen dan pemilik perusahaan penskalaan yang ambisius yang sedang mencari pemahaman yang lebih baik tentang cara menangani manajemen inventori mereka. Panduan ini berlaku untuk produsen dari semua lini dan menunjukkan kepada Anda bagaimana manajemen stok bahan baku Anda harus berubah seiring pertumbuhan bisnis Anda. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang manajemen inventaris bahan baku untuk membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Apa itu Manajemen Persediaan Bahan Baku? Ada dua jenis bahan baku bahan langsung atau direct materials DM dan bahan tidak atau indirect materials IM. Bahan langsung Komponen yang merupakan bagian dari produk akhir Anda. Contoh bahan langsung adalah kulit yang digunakan untuk membuat tas kulit, sutra yang digunakan untuk membuat syal sutra, kayu yang digunakan untuk membuat meja makan dari kayu. Bahan Tidak Langsung Komponen yang bukan merupakan bagian dari produk akhir Anda, tetapi digunakan selama proses pembuatan. Contoh bahan tidak langsung adalah lem, minyak, bahan pembersih, alat sekali pakai, bola lampu, dll. Saat pesanan Anda meningkat, Anda dapat memesan satu ton bahan tambahan, dengan asumsi bahwa semakin banyak stok pengaman yang Anda miliki, semakin baik. Jika barang dalam persediaan tidak terjual tepat waktu, barang tersebut menjadi “usang” atau rusak dan menjadi tidak dapat dijual. Ini berarti kerugian besar bagi bisnis. Belum lagi banyaknya biaya yang dikeluarkan selama penyimpanan, pemeliharaan, dan pengangkutan produk atau persediaan material. Itu semua meningkatkan biaya produksi Anda. Bahan bakuAnda mungkin tidak rusak seperti produk supermarket, tetapi hasil dari menyimpan stok bahan mentah dalam jumlah besar adalah sama. Baca juga Tips Untuk Menjadi Pengambil Keputusan atau Determination Maker yang Baik dalam Bisnis Bagaimana Menghitung Nilai Persediaan Bahan Baku Produsen, terlepas dari ukuran atau sklala pabrik mereka, perlu memperhitungkan bahan baku, pasokan bisnis, dan produk jadi mereka. Untuk melakukan ini, Anda harus menentukan nilai persediaan akhir pada akhir setiap periode. Anda perlu menambahkan jumlah unit yang Anda buat dan bahan mentah yang Anda beli selama periode tersebut ke jumlah unit di awal periode. Misalnya, Anda adalah produsen sepatu dan ingin memperhitungkan jumlah tali sepatu yang Anda miliki l tali + 100 tali = 150 tali Sekarang, kurangi jumlah tersebut dengan jumlah persediaan yang telah Anda gunakan selama periode ini untuk mengetahui persediaan akhir Anda. Misalkan Anda menggunakan lx tali selama produksi 150 tali – lx tali = 90 tali Saatnya untuk mengungkap nilai inventaris yang tersisa, dan ini sederhana, gandakan inventaris yang tersisa dengan biaya untuk satu unit bahan baku Tali xc ten 1500 = Dan begitulah, nilai tingkat persediaan bahan baku yang tersisa mencapai Formula yang relatif mudah diikuti saat menghitung nilai bahan mentah Anda. Namun, bagaimana bagi Anda yang memiliki bahan berbeda atau bahkan produk dengan harga berbeda? Menghitung nilai untuk setiap particular berbeda bisa jadi rumit. Dalam hal ini, yang terbaik adalah menggunakan metode inventaris berbobot untuk mengevaluasi nilai bahan mentah Anda. Baca juga Mengetahui Secara Mendalam Komunikasi Pemasaran Terintegrasi Bagaimana Auto Menghitung Nilai Bahan Baku dengan Biaya Rata-Rata Tertimbang? Menghitung nilai barang dengan metode persediaan tertimbang bisa jadi rumit. Jadi, misalkan Anda menjual dua produk, A dan B – Produk A berharga dan dijual dengan harga eighty%; dan – Produk B berharga dan dijual dengan tarif 20%. Rumus skenario ini akan terlihat seperti ini x 0,viii + ten 0,ii = Jika menggunakan rumus persediaan tertimbang tampak menakutkan, ada solusi otomatis yang tersedia di pasar, mereka akan membantu Anda dengan manajemen persediaan bahan baku, dan juga secara otomatis menghitung biaya persediaan tertimbang untuk Anda, salah satunya dengan menggunakan software akuntansi seperti Authentic Online. Baca juga Brand Identity Pengertian, Manfaat Dan Tips Dalam Membangunnya Teknik Manajemen Persediaan Bahan Baku Terbaik ane. Jangan Terobsesi dengan “Work-in-progress” Biasanya, perusahaan memulai dengan pelacakan inventaris produk jadi, kemudian menerapkan manajemen stok bahan baku dasar, diikuti dengan manajemen pekerjaan dalam proses yang lebih kompleks. Kami sangat menyarankan untuk tidak mencoba langsung ke tahap yang terakhir. Meskipun manajemen inventori yang tepat memiliki manfaat besar, hal itu juga menimbulkan biaya – biaya waktu dan sumber daya untuk menjaganya tetap berjalan dan mutakhir. Jadi, jika memungkinkan, mulailah dengan manajemen persediaan bahan baku dasar dan jangan mencoba untuk segera melacak berbagai tahapan produksi. Cukup periksa bahan mentah dan produk jadi Anda. Lebih baik memiliki sesuatu yang sederhana berfungsi dengan baik daripada memiliki sesuatu yang kompleks namun tidak bekerja dengan baik. Jaga agar semuanya tetap ramping dan tingkatkan kerumitan manajemen inventaris hanya jika ada kebutuhan bisnis yang jelas untuk melakukannya. two. Perbarui Safety Stock dan Reorder Level Points Safety Stock atau Stok pengaman menggambarkan jumlah minimum inventori yang disimpan bisnis di gudang untuk melindungi dari lonjakan permintaan atau kekurangan pasokan. Sedangkan Reorder Level Points atau titik pemesanan ulang yang baik memastikan bahwa bisnis Anda biasanya tidak turun di bawah tingkat persediaan pengaman Anda. Sebagian besar produsen menerapkan beberapa jenis prinsip persediaan minimum untuk bahan mentah yang digunakan dalam produksi. Tips dari kami Pelajari cara menghitung stok pengaman dan menyusun ulang level poin. Ini mengurangi risiko kekurangan stok pada bisnis Anda dan kebutuhan untuk sering memesan di belakang. Produsen sering gagal menghitung bahan baku yang digunakan secara teratur. Akibatnya, tingkat persediaan bahan baku ini tidak selalu upwardly-to-engagement. Semua peristiwa di bawah ini harus memicu penyesuaian Perubahan book penjualan yang signifikan; Perubahan besar dalam waktu tunggu pasokan; dan Perubahan volume produksi. Selain itu, jangan lupa untuk menyesuaikan stok pengaman dan menyusun ulang level poin untuk memperhitungkan perubahan musiman seperti musim liburan yang akan datang, misalnya. Menjaga tingkat ini tetap up to date memastikan Anda selalu memiliki jumlah persediaan bahan baku yang tepat di gudang Anda, sehingga Anda tidak akan memiliki terlalu banyak uang yang terikat. Baca juga Segala Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Manajemen Usaha 3. Jangan Mencoba Menempatkan Semua Bahan pada Resep Produksi Beak of Materials Memiliki manajemen persediaan bahan baku yang tepat tidak berarti Anda harus melacak setiap bahan yang dikonsumsi dalam produksi Anda. Misalnya, mungkin ada beberapa bahan tidak langsung yang digunakan selama proses produksi paku, sekrup, kancing, dan sebagainya yang tidak memerlukan biaya banyak dan biasanya dibeli dengan kotak dalam volume tinggi. Seringkali masuk akal untuk tidak memiliki materi seperti itu di pecker-of-textile Anda. Alih-alih, berikan biaya pada saat pembelian dan jangan mencoba melacak setiap bagian yang dikonsumsi dalam produksi. Penting untuk mendapatkan stok bahan baku berbiaya tinggi pada resep produksi sehingga Anda tahu sejak awal apakah ini adalah produk yang menguntungkan. Jangan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghemat uang. Fokus pada apa yang memiliki efek lebih besar pada margin Anda. 4. Gunakan Metrik Standar Industri untuk Mengetahui Apa yang Cocok untuk Anda Setiap bisnis itu unik, dan apa yang berhasil untuk satu bisnis mungkin tidak berhasil untuk bisnis lainnya. Prinsip panduan dasar dari ini adalah kesederhanaan, keterusterangan, dan kebebasan. Tidak ada cara pasti pada satu teknik. Ini adalah kunci untuk mengatasi setiap situasi yang menantang untuk bisnis manufaktur Anda. Ambil apa yang berhasil dan buang yang tidak. Kuncinya bagi Anda adalah menggunakan semua alat yang Anda inginkan untuk membentuk gaya unik manufaktur Anda. Anda dapat menemukan formula rahasia untuk permainan persediaan bahan baku optimal Anda. Begitulah cara bisnis modern bisa naik ke puncak. Baca juga Bluish Trunk of water Strategy Pengertian, Cara Mengembangkan, Contoh, Kelebihan dan Kekurangannya Mengatasi Tantangan dengan Manajemen Data Bahan Baku Seperti yang mungkin sudah Anda pelajari dari artikel ini, mempraktikkan manajemen persediaan bahan baku yang benar bisa menjadi urusan yang sulit. Jadi, sebelum kita beralih ke solusi terbaik untuk menangani bahan baku Anda, berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan saat meningkatkan manajemen persediaan bahan baku Anda Perencanaan dan Peramalan Meningkatkan manajemen persediaan bahan baku Anda adalah satu hal, tetapi memiliki sistem manajemen dinamis yang mempertimbangkan perencanaan permintaan Anda akan membantu Anda mempertahankan jumlah persediaan yang ideal setiap saat. Manajemen Berdasarkan Data Untuk mendapatkan stok bahan mentah dalam jumlah yang tepat saat Anda membutuhkannya hanya mungkin dengan mengumpulkan data dari penjualan, jalur produksi, dan di mana pun di rantai pasokan Anda. Itu mungkin dilakukan dengan spreadsheet yang tidak efisien. Namun, terkadang sulit untuk membuat pembaruan transmission yang konstan. Baca juga Pengertian Inovasi Produk, Manfaat dan Tips Mengoptimalkannya Penetapan biaya Anda mungkin tahu cara menghitung nilai bahan mentah Anda, tetapi itu tidak berarti Anda memiliki perhitungan biaya yang akurat tentang berapa biaya untuk memproduksi produk Anda. Biaya lain yang perlu Anda lacak termasuk bahan mentah, biaya tambahan produksi, dan tenaga kerja yang digunakan dalam produksi, dan karena berbagai faktor, biaya ini sering berubah artinya item dalam inventaris Anda tidak memiliki nilai yang sama dengan yang lain. Melacak ketiga hal ini saja akan sangat memakan waktu dan sulit. Inilah sebabnya mengapa banyak produsen menggunakan software manajemen inventori untuk membantu mengotomatiskan dan melacak perangkat lunak manajemen inventori atau bahan baku mereka. Anda juga bisa menggunakan software akuntansi seperti Authentic Online yang memiliki fitur akuntansi dan manajemen stok terlengkap. Dengan menggunakan Accurate Online, Anda bisa mendapatakan solusi pembukuan dan manajemen stok secara sekaligus seperti fitur manajemen stok, fitur manufaktur, fitur manajemen stok dan aset, multi gudang dan masih banyak lagi. Tertarik mencoba menggunakan Authentic Online? Anda bisa mencobanya secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini ^{MenurutPeraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau biasa disebut perpres tenderisasi, menjelaskan definisi dari pengadaan dalam pasal 1 ayat 1 adalah "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan."}

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui Pembelian, Produksi/pembuatan sediaan farmasi, dan sumbangan/droping/ hibah. Pembelian dengan penawaran yang kompetitif tender merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga, apabila ada dua atau lebih pemasok, apoteker harus mendasarkan pada kriteria berikut mutu produk, reputasi produsen, distributor resmi, harga, berbagai syarat, ketepatan waktu pengiriman, mutu pelayanan pemasok, dapat dipercaya, kebijakan tentang barang yang dikembalikan, dan pengemasan. 1. Pembelian Pembelian adalah rangkaian proses pengadaan untuk mendapatkan sediaan farmasi dan BMHP dari pemasok. Peraturan Presiden RI No 94 tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Proses pengadaan mempunyai beberapa langkah yang baku dan merupakan siklus yang berjalan terus menerus sesuai dengan kegiatan rumah sakit. Langkah proses pengadaan dimulai dengan mereview daftar sediaan farmasi dan BMHP yang akan diadakan, menentukan jumlah masing - masing item yang akan dibeli, menyesuaikan dengan situasi keuangan, memilih metode pengadaan, memilih distributor, membuat syarat kontrak kerja, memonitor pengiriman barang, menerima barang, melakukan pembayaran serta menyimpan kemudian mendistribusikan. Ada 4 metode pada proses pembelian. a Tender terbuka, berlaku untuk semua distributor yang terdaftar, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penentuan harga metode ini lebih menguntungkan. Untuk pelaksanaannya memerlukan staf yang kuat, waktu yang lama serta perhatian penuh. b Tender terbatas, sering disebutkan lelang tertutup. Hanya dilakukan pada distributor tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baik. Harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan lelang terbuka. c Pembelian dengan tawar menawar, dilakukan bila item tidak penting, tidak banyak dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. d Pembelian langsung, pembelian jumlah kecil, perlu segera tersedia. Harga tertentu, relatif agak lebih mahal. Untuk pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, pembelian obat dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan obat yang ada di e-katalog sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan E-Catalog Elektronik E-Catalogue. Dengan telah terbangunnya sistem Katalog Elektronik E-Catalogue obat, maka seluruh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut FKRTL dalam pengadaan obat baik untuk program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan sistem Katalog Elektronik E-Catalogue obat dengan prosedur E-Purchasing. Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Katalog Elektronik E-Catalogue obat, proses pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Tahapan pengadaan obat pada RS yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN 1 Kepala Instalasi Farmasi menentukan Rencana Kebutuhan Obat RKO dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satker Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan FKRTL 2 Skrining dan klasifikasi RKO identifikasi obat yang ada di e-katalog dan yang tidak masuk e-katalog. 3 Obat E-katalog dapat langsung dibuat pesanan ke sistem E- Purchasing. 4 selanjutnya melakukan perjanjian/kontrak jual beli terhadap obat yang telah disetujui dengan distributor yang ditunjuk oleh penyedia obat/industri farmasi 5 Dalam hal obat yang ada di E-Katalog tidak dapat disediakan oleh penyedia, maka pengadaan dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Permenkes No 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik, RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan e-katalog. 2. Produksi Produksi sediaan farmasi di rumah sakit mencakup kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril dan/atau non steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kriteria sediaan farmasi yang diproduksi a. Sediaan farmasi dengan formula khusus b. Sediaan farmasi dengan mutu sesuai standar dengan harga lebih murah c. Sediaan farmasi yang memerlukan pengemasan kembali d. Sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran e. Sediaan farmasi untuk penelitian f. Sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru Jenis Sediaan farmasi yang diproduksi 1 Produksi steril Produksi steril meliputi pembuatan sediaan steril contoh gauze/tulle dan pengemasan kembali sediaan steril. 2 Produksi non steril Produksi non steril terdiri dari pembuatan puyer, pembuatan sirup, pembuatan salep, pembuatan kapsul, pengemasan kembali, dan pengenceran. Persyaratan teknis produksi non steril meliputi ruangan khusus untuk pembuatan, peralatan peracikan dan pengemasan serta petugas yang terlatih a Pembuatan sirup Sirup yang umum dibuat di rumah sakit kloralhidrat, omeprazole, mineral mix b Pembuatan salep Salep luka bakar c Pengemasan kembali Alkohol, H2O2, Povidon iodin, klorheksidin d Pengenceran Antiseptik dan disinfektan Sediaan farmasi yang diproduksi oleh IFRS harus akurat dalam identitas, kekuatan, kemurnian, dan mutu. Oleh karena itu, harus ada pengendalian proses dan produk untuk semua sediaan yang diproduksi atau pembuatan sediaan ruah dan pengemasan yang memenuhi syarat. Formula induk dan batch harus terdokumentasi dengan baik termasuk hasil pengujian produk. Semua tenaga teknis harus di bawah pengawasan dan terlatih. Kegiatan pengemasan dan penandaan harus mempunyai kendali yang cukup untuk mencegah kekeliruan dalam pencampuran produk/ kemasan/etiket. Nomor lot untuk mengidentifikasi setiap produk jadi dengan sejarah produksi dan pengendalian, harus diberikan pada tiap batch. Apoteker disarankan untuk membuat sediaan farmasi dengan potensi dan kemasan yang dibutuhkan untuk terapi optimal, tetapi tidak tersedia di pasaran. Dalam hal ini, harus diperhatikan persyaratan stabilitas, kecocokan rasa, kemasan, dan pemberian etiket dari berbagai produk yang dibuat. 3. Sumbangan/Hibah/Dropping Pada prinsipnya pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dari hibah/sumbangan, mengikuti kaidah umum pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP reguler. Sediaan farmasi dan BMHP yang tersisa dapat dipakai untuk menunjang pelayanan kesehatan pada saat situasi normal. Pada proses pengadaan ada 3 elemen penting yang harus diperhatikan 1. Pengadaan yang dipilih, bila tidak teliti dapat menjadikan ”biaya tinggi“ 2. Penyusunan dan persyaratan kontrak kerja harga kontrak = visible cost + hidden cost, sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutu misalnya persyaratan masa kedaluwarsa, sertifikat analisa/standar mutu, harus mempunyai Material Safety Data Sheet MSDS, untuk bahan berbahaya, khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai certificate of origin, waktu dan kelancaran bagi semua pihak, dan lain-lain. 3. Order pemesanan agar barang dapat sesuai jenis, waktu dan tempat Beberapa jenis obat, bahan aktif yang mempunyai masa kedaluwarsa relatif pendek harus diperhatikan waktu pengadaannya. Untuk itu harus dihindari pengadaan dalam jumlah besar. Guna menjamin tata kelola sediaan farmasi dan BMHP yang baik, dalam proses pengadaan harus diperhatikan adanya a Prosedur yang transparan dalam proses pengadaan. b Mekanisme penyanggahan bagi peserta tender yang ditolak penawarannya. c Prosedur tetap untuk pemeriksaan rutin consignments pengiriman d Pedoman tertulis mengenai metode pengadaan bagi panitia pengadaan. e Pernyataan dari anggota panitia pengadaaan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai konflik kepentingan. f SPO pengadaan. g Kerangka acuan bagi panitia pengadaan selama masa tugasnya. h Pembatasan masa kerja anggota panitia pengadaan misalkan maksimal 3 tahun. i Standar kompetensi bagi anggota panitia pengadaan, panitia harus mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. j Kriteria tertentu untuk menjadi anggota panitia pengadaan terutama integritas, kredibilitas, rekam jejak yang baik. k Sistem manajemen informasi yang digunakan untuk melaporkan produk sediaan farmasi dan BMHP yang bermasalah. l Sistem yang efisien untuk memonitor post tender dan pelaporan kinerja pemasok kepada panitia pengadaan. m Audit secara rutin pada proses pengadaan.

Tahapancara ini dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut adalah tahapan dalam bekerja sama dengan penyedia jasa pengadaan barang. Persiapan Pemilihan Vendor; Tahapan ini masih dilakukan oleh internal kantor atau perusahaan yang terkait dengan pengadaan barang. Agar lebih fokus, dibentuk panitia lelang secara khusus.

Kegiatanpengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah. Tujuan dari pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Langkahproses pengadaan dimulai dengan mereview daftar sediaan farmasi dan BMHP yang akan diadakan, menentukan jumlah masing - masing item yang akan dibeli, menyesuaikan dengan situasi keuangan, memilih metode pengadaan, memilih distributor, membuat syarat kontrak kerja, memonitor pengiriman barang, menerima barang, melakukan pembayaran serta menyimpan kemudian mendistribusikan. d pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan. e. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan Pengadaan(Procurement) Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.

8Q6i.